Connect with us

TNI-Polri

Aksi Teror KKB Ancam Dunia Pendidikan di Papua

Published

on

Aksi teror kembali dilakukan oleh KKB dan kali ini sasarannya adalah dunia pendidikan. Selain diduga membunuh guru sebagai ujung tombak

PAPUA, CAKRATARA – Aksi teror kembali dilakukan oleh KKB dan kali ini sasarannya adalah dunia pendidikan. Selain diduga membunuh guru sebagai ujung tombak pendidikan, KKB juga menculik Kepala Sekolah, membakar sekolah dan rumah guru serta memeras warga.

Dalam 48 jam, 2 orang guru sebagai ujung tombak pendidikan di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua menjadi aksi teror atau korban kebiadaban KKB pada hari Kamis (8/4/2021) pagi, seorang guru SD bernama Oktovianus Rayo (43 tahun, suku Bugis) ditembak KKB di kampung Julukoma distrik Beoga Kab Puncak, Papua. Dan esok harinya, guru SMPN 1 Julukoma bernama Yonatan Randen tewas akibat penembakan tersebut. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyebut KKB pimpinan Sabinus Waker diduga kuat sebagai pelakunya.

Selain penembakan terhadap 2 guru, KKB juga menculik kepala SMPN 1 Julukoma atas nama Junedi Arung Salele. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Pol M Iqbal Alqudussy membenarkan kejadian tersebut, namun dia menyatakan bahwa Junedi telah berhasil diamankan di Koramil Beoga.

Tidak hanya menembak guru dan menculik kepala sekolah, KKB juga membakar 3 sekolah dan 1 rumah guru di wilayah tersebut, yaitu SD Jambul, SMP N 1, dan SMA 1 Beoga serta rumah guru pada Kamis (8/4/2021). Kombes M Iqbal menyatakan bahwa KKB pimpinan Nau Waker diduga kuat sebagai pelaku teror ini.

“Kelompok ini diduga lari ke daerah Beoga karena posisinya terdesak oleh aparat TNI-Polri. Nau Waker merupakan bawahan dari KKB pimpinan Guspi Waker,” ujar Iqbal.

Kombes Iqbal menambahkan, selain melakukan pembakaran tiga sekolah, kelompok Nau Waker juga melakukan pemerasan terhadap warga Beoga. Nau Waker telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Mimika karena sederet kasus kejahatan yang telah dilakukannya.

Tidak hanya membunuh dan membakar sekolah dan rumah guru, KKB juga melakukan aksi pemerasan. Kombes Iqbal menyatakan bahwa KKB sering memeras dan meminta uang 20 juta kepada kios-kios warga pendatang. Aksi pemerasan KKB ini juga diakui oleh Bupati Puncak Willem Wandik dalam proses evakuasi jenazah kedua guru tersebut. Wandik mengaku sudah berusaha bernegosiasi dengan KKB yang berbasis di Intan Jaya tersebut.

“Setelah negosiasi, apa yang mereka minta untuk bisa jenazah keluar (dievakuasi) maka mereka minta sesuatu (uang), sehingga dengan hati yang berat, dengan pertimbangan kemanusiaan karena jenazah mulai membusuk, mau tidak mau kita penuhi permintaanya,” aku Wandik. Namun dia menolak memberitahukan berapa uang yang diberikan kepada KKB.

“Mereka minta cukup besar, kita tidak bisa tawar menawar, kalau tidak dilakukan maka pesawat tidak bisa masuk dan dampaknya luar biasa,” kata Wandik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta pihak keamanan untuk untuk memperkecil ruang gerak KKB di Papua dan segera menangkapnya, pasca kejadian tersebut. “Meminta pihak keamanan agar segera memperkecil ruang gerak para KKB tersebut, dan ditangkap secepatnya,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Sabtu (10/4/2021).

Dia mengaku prihatin dengan peristiwa itu. Dede Yusuf meminta kepada pemerintah setempat untuk memberikan perlindungan kepada para guru. Selain itu, politikus Partai Demokrat ini meminta kepada pemerintah untuk memperbanyak tenaga pendidik yang berasal dari Papua. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya perbedaan.

Aksi teror KKB ini mengakibatkan rasa takut warga masyarakat Beoga, khususnya warga dan guru pendatang. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Papua Christian Sohilait menyebut, lima guru yang mengalami trauma sudah berhasil dievakuasi ke Mimika.

“Mereka semua trauma dan minta pulang kampung. Hari ini mereka pulang ke rumah keluarganya dulu, besok mereka pulang ke Toraja,” ujarnya melalui pesan singkat, Sabtu (10/4/2021).

Ia berharap kejadian yang menimpa para guru di Beoga tidak berdampak luas bagi guru di wilayah pedalaman Papua lainnya. Oleh karena itu, Sohilait meminta aparat keamanan dan masyarakat bisa ikut menjaga keberadaan para guru karena mereka hadir di sana hanya karena misi kemanusiaan. Sebelumnya, Bupati Puncak Willem Wandik menyatakan menolak evakuasi warga pendatang di Beoga.

Menurutnya, bila para pendatang yang umumnya bekerja sebagai guru, tenaga kesehatan dan pedagang, keluar dari Beoga, maka daerah tersebut akan mengalami kesulitan lebih besar. “Saya larang mereka keluar (Beoga) karena kalau mereka pergi maka masalah lebih besar akan datang, tidak ada pelayanan buat masyarakat. Sekarang ini masyarakat sudah lari ke hutan karena takut,” ujar Wandik.

Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan aksi teror terhadap dunia pendidikan ini fakta yang menunjukkan kepada semua pihak bahwa OPM tidak menginginkan masyarakat Papua maju.

“Mereka (OPM) ingin menghancurkan masa depan masyarakat Papua melalui teror di dunia pendidikan. Kerja sama antar front OPM terlihat jelas pada kasus ini,” ujarnya.

Menurut Suriastawa, teror front bersenjata dalam menghancurkan dunia pendidikan di Papua ini justru didukung oleh media pro OPM yang diduga merupakan front klandestinnya. Setidaknya terdapat 2 media yang diduga kuat memiliki link khusus dengan KKB dan diduga kuat menjadi salah satu front klandestin OPM.

“Media tertentu beritanya tidak pernah imbang, selalu menyuarakan dan mendukung kepentingannya, sebaliknya selalu menyudutkan pemerintah pusat dan aparat keamanan. Berbagai profesi ada di front klandestin ini, termasuk jurnalis dan profesi lainnya,” tutupnya tanpa menyebutkan nama medianya.

Asep Supena
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

TNI-Polri

8 Remaja Tawuran Diamankan Polsek Kembangan

Published

on

Petugas kepolisian dari Polsek Kembangan Jakarta Barat menangkap sekitar 8 remaja yang terlibat aksi tawuran Jalan Kembangan Utara

JAKARTA, CAKRATARA – Petugas kepolisian dari Polsek Kembangan Jakarta Barat menangkap sekitar 8 remaja yang terlibat aksi tawuran Jalan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta barat pada Senin (4/10).

Tawuran remaja di Kembangan Utara diketahui adanya laporan dari warga jika ada seorang pelajar MF (18) terkena luka bacok.

Kejadian tawuran tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB saat jam pulang sekolah. Polisi menangkap 8 remaja berinisial RS alias A (18), MFR alias O (16), RS alias J (18), RD alias P (19), HA (16), MDA (17), MR (18) dan MJS (19).

“Jadi dapat laporan dia (korban) di puskesmas dalam keadaan terluka parah kebacok. TKP-nya ini di Jalan Kembangan Utara itu pecahnya tawuran. Kondisi korban mengalami luka di kepala, di punggung juga di kaki,” kata Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri dalam konferensi pers, Senin (25/10/2021).

Sementara Kanit Reskrim Polsek Kembangan AKP Ferdo Alfianto mengatakan dari keenam pelaku tersebut memiliki peran masing-masing yang berbeda.

“Pelaku utama RS alias A (18) yang melakukan pembacokan kepada korban. MFR alias O (16) perannya menabrakkan motor kepada korban tepatnya melindas kepala. Kalau dilihat korban ada luka di kepala, itu luka akibat pelaku ini,” ungkap Ferdo.

Pelaku selanjutnya berinisial RS alias J dan RD alias P mereka berdua menyediakan senjata tajam untuk RS dan MFR. Pelaku lainnya berinisial HA dan MDA ketauan memiliki senjata tajam tanpa izin.

“Kedua pelaku MR (18) dan MJS (19) juga ketauan memiliki senjata tak berizin,” jelas Ferdo.

Ferdo mengatakan jika tawuran tersebut bermula dari ajakan di media sosial. Kedua kelompok pelajar tersebut melakukan tawuran dikarenakan adu gengsi satu sama lain.

“Adu gengsi saja. Berawal medsos, saling sahut adu kekuatan. Kemudian momen PTM dimanfaatkan oleh mereka,” ujar Ferdo.

“Ini sangat miris mendengar kabar ini. Ini pembelajaran bagi kita mengingat PPKM level 2 sekolah mulai tatap muka, maka pihak kepolisian khusunya Kembangan berpesan ke orangtua dan sekolah untuk mengawasi para pelajar dan anak didik agar terhindar dari tawuran. Sehingga tidak ada korban jiwa,” tuturnya.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita enam buah sajam berjenis celurit dan enam unit sepeda motor.

Atas perbuatan kedelapan pelaku tersebut, polisi menerapkan pasal yang berbeda-beda. Ini dikarenakan kategori kejahatan yang mereka perbuat tidak sama.

“Pelaku berinisial RS alias A, MFR alias O, RS alias J dan RD alias P dikenakan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan terancam maksimal hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan HA, MDA, MR dan MJS dikenakan UU Darurat Pasal 2 dikarenakan memiliki senjata tak berizin dan terancam maksimal hukuman 10 tahun penjara,” tutupnya.

Achmad Sulaiman (Eman)
Cakratara

Continue Reading

TNI-Polri

Dirpamobvit Polda Banten Wakili Kapolda Hadiri Pembukaan SKPP

Published

on

Dirpamobvit Polda Banten AKBP Edy Sumardi mewakili Kapolda Banten dalam acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

SERANG, CAKRATARA – Dirpamobvit Polda Banten AKBP Edy Sumardi mewakili Kapolda Banten dalam acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Banten di Ballroom Krakatau 6 The Royale Krakatau Jalan KH. Marzuki nomor 26, Kebon Dalem, Kota Cilegon, Senin (25/10/21).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Daerah 1 Provinsi Banten Drs. Septo Kalnadi, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didi M Sudi beserta jajaran, Para Unsur Forkopimda Provinsi Banten, Ketua KPU Provinsi Banten dan 20 peserta SKPP.

Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho melalui Dirpamobvit Polda Banten mengatakan program yang diadakan oleh Bawaslu merupakan program unggulan serta program prioritas Presiden Jokowi.

“Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan program yang sangat positif, semoga dengan diadakannya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu,” kata Edy.

“Demi terwujudnya pemilu yang berintegritas, bermartabat dan berkualitas, masyarakat harus dilibatkan, karena kami Polda Banten, Bawaslu, TNI dan instansi terkait tidak dapat bekerja sendiri. Dengan adanya kegiatan ini kami berharap nantinya masyarakat bisa tahu apa yang harus dilakukan dalam mengawal pesta demokrasi,” imbuh Edy Sumardi.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi dalam sambutanya mengucapkan terimakasih kepada instansi terkait yang telah mendukung kegiatan SKPP dan harapan kedepan dengan diadakannya kegiatan SKPP dapat menghasilkan kader-kader yang bisa membawa perubahan baru.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu baik dari Pemerintahan Provinsi Banten, Polda Banten, Korem 064/MY dan instansi lainnya, karena telah mendukung kami Bawaslu dalam program SKPP,” ucapnya.

“Harapan kami kedepannya dengan diadakannya kegiatan SKPP hari ini dapat meningkatkan partisipatif pengawas pemilu dan melahirkan kader-kader baru yang bisa membawa informasi dan juga perubahan khususnya dalam pengawasan pemilu,” tutup Didih M Sudi.

Anton Hermawan
Cakratara

Continue Reading

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications