Connect with us

Nusantara

Warga Desa Sobang Keluh Ambulans Puskesmas Tak Bisa Antar Pasien

Published

on

Warga Desa Sobang mengeluhkan pelayanan Puskesmas Kecamatan Sobang Kabupaten Pandgelang adanya Mobil Ambulans untuk seorang pasien

PANDEGLANG, CAKRATARA – Warga Desa Sobang mengeluhkan pelayanan Puskesmas Kecamatan Sobang Kabupaten Pandgelang adanya Mobil Ambulans diduga tidak bisa digunakan untuk seorang pasien yang membutuhkan.

Keluarga pasien Warga Desa Sobang, Kecamatan Sobang inisial BR di Puskesmas Kecamatan Sobang kepada awak media mengatakan, saat dirinya hendak membawa keluarganya berobat ke RSUD Pandeglang dalam kondisi mengkhawatirkan.

“Keluarga kami kondisinya mengkhawatirkan, sehingga keluarga meminta dirujuk ke rumah sakit. Namun, ambulans di Puskesmas tersebut tidak bisa digunakan. Padahal mobil sedang tidak terpakai,” kata BR di Puskesmas Kecamatan Sobang, Kamis (8/4/2021).

“Padahal kami sudah menyanggupi biaya ambulans yang ditawarkan Puskesmas sebesar Rp 450.000 dan kalau punya SKTM 250.000,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, pihak Puskesmas Kecamatan Sobang, NN saat dikonfirmasi Awak Media membenarkan bahwa untuk jasa ambulans bagi Pasien umum sebesar Rp 450.000 dan untuk yang mempunyai SKTM sebesar Rp 250.000.

“Kalau memakai ambulans bagi Pasien Umum itu Rp. 450.000 dan Pasien SKTM Rp 250.000 itu hanya kebijakan,” kata NN kepada awak media.

Keluarga pasien pun menyanggupi namun yang disayangkan pihak Puskesmas Kecamatan Sobang diduga terlalu berbelit-belit dan seolah-olah mempersulit jika masyarakat tidak mampu sedang membutuhkan jasa ambulan tersebut.

Pada akhirnya, Pasien tersebut ada yang membantu dari tetangganya dengan rela mobil losbaknya dipakai untuk mengantarkan keluarga pasien yang sedang sakit parah dan butuh perawatan.

Sementara Kepala Puskesmas Sobang H.Agus Surya SKM.M.Si saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp belum bisa menjawab dari beberapa poin pertanyaan dari awak media Kabupaten Pandgelang hingga berita ini di tayangkan.

Samsuni
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Jual Beli Tanah di Desa Sarageni Janggal, Ormas BBP akan Gali Informasi

Published

on

warga di Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak yang telah melakukan transaksi jual beli tanah SPPT

LEBAK, CAKRATARA – Sejumlah warga di Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak yang telah melakukan transaksi jual beli tanah SPPT kepada pihak Pokhpand menuai kejanggalan.

Pasalnya, Kepala Desa (Kades) Sarageni, Hamim diduga tidak mengetahui aktivitas tersebut pasca sejumlah warga yang telah menerima pembayaran dari pihak Pokhpand.

“Saya tidak tahu sama sekali jika ada beberapa warga Desa Sarageni yang menjual tanahnya kepada pihak perusahaan, begitupun dengan berapa jumlah dan harganya saya sama sekali tidak tahu,” ujar Hamim.

Salah satu warga Desa Sarageni yang enggan disebutkan namanya sebagai pemilik lahan mengaku bahwa dirinya menjual sebidang tanah dengan luas 13 x 800 M2. Dirinya mengaku bahwa tanahnya dibeli dengan harga Rp. 70.000,00 per meter dan telah menerima pembayaran sebesar Rp. 60 juta rupiah.

Berdasarkan informasi yang terus terhimpun warga mengaku bahwa seluruh transaksi jual beli tidak dilakukan dengan pihak perusahaan, melainkan dengan oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Sarageni. Terlebih warga mengaku bahwa dirinya tidak menerima surat pernyataan jual beli maupun kuitansi pembayaran.

“Ya saya tanda tangan pak, tapi berkasnya diambil lagi sama Sekdes,” terang salah satu warga yang menjual tanah miliknya pada awak media, Minggu (16/01/2022).

Di tempat terpisah, Ketua DPC Ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak, Erot Rohman merasa adanya kejanggalan dalam proses jual beli tersebut.

“Masa ada transaksi jual beli tanah tapi Kepala Desa tidak tahu, mestinya kan proses jual beli tanah itu kan dilakukan antara pihak penjual dan pembeli yang juga disaksikan oleh pihak Kepala Desa. Kalau transaksinya dengan Sekdes ini ada apa? Masa pihak pemerintah Desa menjadi pembelinya?,” kata Erot bertanya-tanya.

“Mustinya Kepala Desa mengetahui proses itu sehingga desa nanti bisa mengeluarkan surat pernyataan tanah tidak sengketa, surat pernyataan riwayat tanah dan juga surat keterangan penguasaan tanah sporadik, mengingat ini tanah yang belum bersertifikat darisitulah nanti dasar pembuatan AJB di PPAT,” tambah Erot Rohman

Lanjut Erot, persoalan tanah ini tidak bisa main-main harus tertib administrasi, jangan sampai ada pihak yang dirugikan sehingga memberi celah pada oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

“Saya akan terus menggali informasi karena saya yakin ini ada yang tidak beres,” tandas Erot menutup pembicaraan.

Sebagai daerah yang strategis tentunya memicu sejumlah pemodal untuk berinvestasi di wilayah Multatuli ini, tidak terkecuali perusahaan ternak ataupun yang dikenal dengan nama PT. Pokhpand.

Akan tetapi dalam prakteknya investasi ini tentunya tidak semulus seperti yang kita harapkan sekalipun kita tahu bahwa segala bentuk kegiatan itu sudah ada aturan yang berlaku. Seperti halnya di Desa Sarageni Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Herdi Sudrajat
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Nelayan Mengeluh, Akibat Pencemaran Air Sungai Hasil Tangkapan Jadi Menurun

Published

on

Nelayan di muara Sungai Cipamubulan Kampung Pulo Manuk Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, mengeluhkan

LEBAK, CAKRATARA РMasyarakat Nelayan di muara Sungai Cipamubulan Kampung Pulo Manuk Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten, mengeluhkan terjadinya pencemaran air sungai yang diduga akibat limbah penambangan pasir yang ada di hulu sungai Cipamubulan.

Pasalnya, keruhnya air akibat limbah tersebut dirasa para nelayan, telah mengakibatkan menurunnya pendapatan nelayan penangkap ikan dan nelayan Jodang (penangkap lobster).

Seperti yang dikatakan salah seorang Nelayan Budi yang biasa menangkap ikan diseputaran Muara Cipamubulan kepada wartawan mengatakan, bahwa di Bulan Jumadil Awal (Januari-red) seperti sekarang ini, biasanya para nelayan tradisional panen ikan Jaburan, seperti ikan Kakapasan, layur dan lain-lain. Namun setelah aliran sungai Cipamubulan terkontaminasi oleh limbah pertambangan pasir mengakibatkan beberapa biota laut seperti ikan menjauh dari habitatnya, terang Budi, Minggu (16/01/2022).

Kotornya air Sungai Muara Pamubulan juga di keluhkan oleh nelayan jodang ( penangkap Lobster-red) yang nyaris setiap hari hasil tangkapannya nihil. Menurut dia, itu akibat lumpur-lumpur limbah melekat di karang-karang yang biasa menjadi tempat lobster.

“Sekarang saya sangat sulit sekali untuk bisa mendapat lobster, karena karang-karang yang biasa tempat lobster mencari makan sudah dipenuhi lumpur, jadi lobster tidak mau lagi kesitu”, katanya.

Di tempat terpisah, keluhan juga di sampaikan Yunita salah seorang pengunjung wsata dari Bogor yang pada masa liburan biasa berwisata ke Destinasi Wisata Pantai Pulo Manuk.

“Dulu pantai Pulo Manuk adalah salah satu destinasi pavorit keluarga kami karena keindahan alam dan kebersihan pantainya. Namun belakangan ini setiap berkunjung ke Pantai Pulo Manuk air lautnya selalu keruh dan kotor, yang tadinya kami bisa mandi, sekarang karena airnya kotor jadi tidak bisa nyaman lagi untuk mandi,” katanya.

Masyarakat nelayan yang ada di Muara Sungai Cipamubulan berharap, agar pihak-pihak dan dinas terkait melakukan penetiban terhadap pertambangan pasir kuarsa yang ada dihulu sungai Cipamubulan tersebut, agar tidak limbah penambangan pasir tersebut tidak mencemari Sungai Cipamubulan.

Red
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending