Connect with us

Nusantara

Sekum PUB Lebak Tanggapi Pro Kontra Pembangunan Bendungan Pasirkopo

Published

on

Sekum PUB Lebak menanggapi pembangunan Bendungan Pasirkopo yang dikabarkan menjadi kontroversi bahkan penolakan dari pihak-pihak tertentu.

LEBAK, CAKRATARA – Sekum PUB Lebak menanggapi pembangunan Bendungan Pasirkopo yang dikabarkan menjadi kontroversi bahkan penolakan dari pihak-pihak tertentu.

Sekum PUB Lebak, Dede Sudiarto, MM menanggapi hal itu adanya rencana pembangunan bendungan pasirkopo yang akan di laksanakan oleh kementerian PUPR melalui balai besar BBWSC3 memiliki Landasan hukum Proyek Strategis Nasional yakni Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang direvisi menjadi Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Lebak Berada di Kecamatan Leuwidamar akan memggenangi 6 Desa 24 Kampung Terdiri dari 2.355 KK, Dengan Luas DAS 171,6 Km2, Luas Genangan pada MAN 9,38 Km2, Luas Genangan pada MAB 10,51 Km2.

Area genangan pada aliran sungai melewati wilayah Ds. Leuwidamar, Ds. Margawangi, Desa Sangkanwangi, Cisimeut, Nayagati, Cisimeut Raya, Kanekes ( Baduy ), Bojongmenteng, Cibungur, dan Desa Pasir Eurih.

Apabila melihat dari dokumen Pemaparan studi kelayakan Pembangunan Bendungan Pasirkopo oleh PUPR pada 16 Juli 2020, semua tahapan perencanaan dan studi kelayakan sudah selesai dari tahun 1995 sampai dengan 2020, Hasil Kajian Sosial yang di lakukan oleh BBWSC3 Pada Persetujuan Larap Menyebutkan 82 % Masyarakat Menyetujui direlokasi, sedangkan 16,42 % Belum Bersedia Direlokasi. Sehingga dijadwalkan Kuartal Pertama di tahun 2021 Akan Memasuki Tahap Pembebasan Lahan.

“Aspek fisik dan sosial merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebuah pembangunan, karena dua aspek tersebut manjadi parameter keberhasilan pembangunan. Munculnya gerakan penolakan dari unsur masyarakat tidak  heran, karena setiap pembangunan apapun, dimanapun yang berhubungan dengan pengalih fungsian lahan pemukiman akan menjadi sebuah persoalan,” paparnya.

Sekum PUB Lebak juga mengatakan, bahwa kehidupan masyarakat yang bertahun tahun mendiaminya terasa tidak rela dengan kenangan dan kehidupan sehari harinya.

Ia mencontohkan, pada tahun 1980 an Kementrian Sosial membuat program pengadaan rumah dan lahan untuk masyarakat Baduy yang akan pindah ke luar desa Kanekes, setiap keluarga diberikan 1 rumah dan lahan tanah 1 Ha, namun apa yang terjadi, mereka meninggalkannya untuk tetap hidup di Baduy, setelah selesai Berhuma di wilayah luar baduy. Korban Sunami di Aceh pada 2004, juga direlokasi di wilayah yang lebih tinggi, namun tetap saja banyak yang kembali ke pantai.

“Hal ini menunjukan memindahkan Manusia tidak seperti memindahkan Barang, karena aspek sosial budaya melekat sejak mereka lahir, sehingga tidak bisa begitu saja dipindahkan,” ujar Dede.

Di sisi lain, Pembangunan merupakan salah satu Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dimana aspek penunjang kehidupam merupakan hal yang penting untuk di sediakan. Negara Harus menjamin ketersediaan berbagai fasilitas, pendidikan kesehatan, akses Jalan, Energi listrik, energi Bahan Bakar, Tambang, Industri, Ketersediaan Bahan Pokok, Ketersediaan Air, dan lainnya.

“Semua fasilitas tersebut terkadang berkaitan dengan pemilihan lokasi bahan dan aspek kemanfaatan nya, sehingga sering bersinggungan dengan Lahan yang sudah ditempati sebagai tempat tinggal masyarakat, hal ini yang kemudian menjadi dilema, meskipun Negara Memiliki kewenangan untuk Mengambil Hak Atas Kepemilikan Tanah yang akan digunakan fasilitas Umum Kepentingan Negara, namun saat ini Aspek Sosial yang berhubungan dengan HAK Azasi menjadi pertimbangan Tambahan. Untuk itu dalam penggunaan lahan yang akan digunakan oleh negara,  memiliki aturan adanya ganti rugi diatas rata rata NJOP tanah itu sendiri, yang diharapkan agar masyarakat tidak dirugikan secara materil. Bahkan masyarakat sering menyebutkan dengan ganti untung,” kata Dede.

Salah satu Kebermanfaatan Bendungan memiliki: 1. Penyimpanan air, 2. Sebagai pengendalian banjir, 3. Irigasi pertanian perikanan, 4. Produksi listrik, 5. Pengendalian puing, 6. Rekreasi. Dan perlu diingat Dampak lingkungan yang disebabkan dari Pembangunan Bendungan Jauh Lebih Kecil dibandingkam dengan Pertambangan ataupun Pembangunan yang lainnya

Lanjut Dede, terlepas dari Pro dan Kontra Soal Dukungan Bendungan Pasirkopo, pihaknya menyampaikan Kepada pemerintah bahwa Landasan yang Harus dipakai sebagai Pegangan dalam Rencana Pembangunan Proyek Strategis Nasional adalah Aspek Kepentingan Negara dan Aspek Yuridisnya, sehingga Negara Hadir dalam menentukan Kepentingan yang Lebih Besar, dibandingkan dengan Kepentingan Lain nya. Jangan sampai Negara terombang ambing dalam Aspirasi aspirasi yang pro dan kontra, apalagi pemerintah sudah malakukan kajian fisik dan sosial, sehingga Negara tidak boleh Ragu dalam merencanakan pembangunan untuk kepentingan Masyarakat Indonesia secara Umum.

“Semoga semua stakeholder mampu menurunkan ego masing masing dan memilih serta manimbang kebermanfaatan dari sebuah pembangunan, perubahan sebuah keniscayaan, namun bagaimana kita mempu mamaksimalkan ditengah perubahan tersebut demi keberlangasungan kehidupan kedepan yang lebih Baik,” tutup Dede.

Anton Hermawan
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Ormas Kabandungan Jalin Persatuan Bentuk Forum OSS

Published

on

(Ormas) di Kecamatan Kabandungan membentuk Forum Organisasi Sepakat Sepaket (OSS) mengantisipasi adanya perselisihan bahkan bentrokan.

SUKABUMI, CAKRATARA – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kecamatan Kabandungan membentuk Forum Organisasi Sepakat Sepaket (OSS). Pembentukan OSS mengantisipasi adanya perselisihan bahkan bentrokan.

Selain itu, kebersaamaan dan fungsi Ormas Kecamatan Kabandungan khususnya, dijalankan dengan baik adanya duduk satu meja mengedepankan persatuan dipastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun pembentukan Forum Sepakat Sepaket (OSS) pada Rabu (16/5/21) di antaranya tergabung beberapa ormas seperti, AMS, BBRP, BPKB, PP, FKKPI, dan paguyuban Sapu Jagat.

“Dalam forum ini kami mengedepankan persatuan, persaudaraan dan kepedulian. Dengan mengedepankan aspek aspek tersebut kami dapat merasakan suasana yang luar biasa berbeda bendera ormas tapi satu bendera merah putih,” kata Otoy Iskandar selaku pencetus pembentukan dan juga sebagai wakil ketua di forum OSS.

“Musyawarah dalam memutuskan satu masalah ataupun musyawarah dalan menentukan suatu keputusan senantiasa akan dilakukan,” lanjutnya.

Hermawan alias koncleng yang menduduki Ketua OSS memaparkan,
Sebagai organisasi yang di dalam tujuan utamanya sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat lebih pada kepedulian untuk kepentingan masyarakat.

“Saat ini kami bisa membuktikan kalau ormas di wilayah Kecamatan Kabandungan bersatu,” kata Ketua OSS Hermawan alias Koncleng.

Dalam komentar lainya, Iqbal dari Paguyuban Sapu Jagat yang termasuk dalam Forum OSS merasakan kesan adanya OSS. Dengan adanya forum ini dirinya juga merasakan suasana keakraban yang sangat luar biasa.

Forum organisasi sepakat sepaket (OSS) membuktikan kalau persatuan itu lebih penting dan berharga dari segalanya,” tutupnya.

Nandang Setiawan (Meionk)
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Kalapas Rangkasbitung Terima Hibah Benih Lele dari Dinas Perikanan

Published

on

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Rangkasbitung menerima hibah benih Ikan lele dan pakan dari Dinas Perikanan Kabupaten Lebak

LEBAK, CAKRATARA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Rangkasbitung menerima hibah benih Ikan lele dan pakan dari Dinas Perikanan Kabupaten Lebak. Benih tersebut akan dilakukan budidaya perikanan di kolam seluas 540 meter persegi di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang berlokasi di Kp. Sumurbuang Cibadak.

Secara simbolis, pada Rabu (16/5/21) Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lebak memberikan hibah benih ikan lele sebanyak 10.000 ekor ukuran 8-9 cm dan lengkap pakan ikannya sekitar 1 Ton.

Alhamdulillah ya, hibah ini tentu akan sangat bermanfaat dan dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pembinaan dan pengembangan Sarana Asimilasi dan Edukasi ini, WBP yang berasimilasi terbukti memiliki potensi, potensi menghasilkan karya-karya dan berkontribusi bagi bangsa,” ujar Budi Kalapas Rangkasbitung kepada Rombongan Dinas Perikanan Lebak.

Kalapas mengapresiasi dukungan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terutama Dinas Perikanan.

“Kita ingin buat bangga Pemda Lebak, ada tempat yang mampu menghasilkan produk unggulan dan menjadi pusat Pembinaan, semakin lengkap sekarang di SAE, ada Sentra Pertanian, Sentra Peternakan dan sekarang teralisasi sentra Perikanan, kedepan kami terus progress agar terwujud menjadi Agribisnis dan Agrowisata yang menjadi kebanggan masyarakat Lebak dan tentu semua stakeholder harus turut mensupportnya” pungkas Budi sapaan akrabnya.

Menanggapi apa yang disampaikan Kalapas Rangkasbitung, Kabid Pengeloaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Lebak, Ibu Winda menyampaiakan apresiasi, dukungan dan harapanya semoga dari hibah ini menjadi stimulus budidaya yang berhasil kedepannya.

“Perkembangan di SAE dari waktu ke Waktu sudah luar biasa, sudah lengkap juga budidayanya, dan kami juga turut bangga menjadi salah satu untuk terus mendukung pengambanan keberadaan SAE ini, semoga apa yang dicita-citakan menjadi Pusat Agrowisata di Lebak tercapai, tentu akan menjadi suatu kebanggan Kabupaten Lebak, dan yang paling penting menjadi satu wahana PASTI dalam pembinaan nyata kepada para WBP, Insyallah kami akan terus dukung tujuan positif tersebut,” tutup Winda penuh harap.

Wahid Abdullah
Cakratara

 

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending