Connect with us

Nusantara

Tokoh Perempuan Papua Sebut KKB Musuh yang Kerap Teror

Published

on

PAPUA, CAKRATARA – Tokoh Perempuan Papua Rehina Belau menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan salah satu dari tiga kelompok yang hingga saat ini masih menjadi musuh nyata bagi aparat TNI-Polri karena kerap kali menebar teror dan ancaman kepada masyarakat serta mengganggu Kamtibmas khususnya di wilayah Kabupaten Intan Jaya.

“Saat ini ada tiga kelompok menjadi ancaman yang gangguan Kamtibmas di Kabupaten Intan Jaya yaitu kelompok KKB, kelompok orang-orang stress serta kelompok anak Aibon atau anak putus sekolah,” ungkap Tokoh Perempuan Papua Rehina Belau dalam keterangannya yang diterima dari Sugapa, Ibu Kota Kabupaten Intan Jaya, Senin (5/4/2021).

Dikatakan Tokoh Perempuan Papua, gerakan KKB sebenarnya dianggap sudah tidak murni menyuarakan perjuangan kemerdekaan seperti saat OPM masih ada.

“KKB saat ini diduga hanya digunakan sebagai sarana kepentingan politik oleh sejumlah orang,” ujar Tokoh Perempuan intelektual Papua itu.

Ia menambahkan gerakan teror bersenjata oleh KKB selalu diikuti Front KKP atau Kelompok Kriminal Politik dan Klandestin dengan memanfaatkan media sosial. Kelompok KKP, menurut Rehina, membuat narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dalam upaya memenuhi kepentingan rakyat.

Rehina menyebut, KKB saat ini sebenarnya tidak begitu banyak dan posisi sedang terjepit. Berbagai teror dilakukan untuk membangun kembali kekuatannya serta merekrut pemuda putus sekolah dan anak-anak di bawah umur.

Lanjut Rehina membeberkan bahwa ada tiga hal penting yang mengganggu Kamtibmas di Kabupaten Intan Jaya, yang pertama adalah adanya pergerakan KKB karena mereka benar-benar merasa berjuang untuk Kemerdekaan Papua dan mereka juga sudah sumpah tanah dan sumpah alam.

Sedangkan kelompok orang stress, adalah kelompok intelektual yang ingin membangun Kabupaten Intan Jaya tetapi tidak mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan. “Sehingga perlu membuka ruang kesempatan kepada anak-anak daerah untuk menduduki jabatan-jabatan strategi di Pemkab Intan Jaya,” tegasnya.

Kelompok stress melihat Kabupaten Intan Jaya yang roda pembangunannya tidak berjalan sesuai dengan kemauan dan harapan mereka. Akibatnya, kelompok ini bisa mengganggu keamanan dengan cara mereka sendiri.

Adapun anak Aibon yaitu kelompok anak putus sekolah ini adalah kelompok yang harus diperhatikan karena sangat rentan untuk mudah dihasut dan di provokasi serta pemikiran mereka juga sempit dan ditambah lagi dengan ingin hidup bebas di tanahnya sendiri tetapi selalu saja diperhadapkan dengan aturan-aturan pemerintah yang menurut mereka bertentangan denga apa yang diperbuat.

Sehingga anak kelompok Aibon merasa bahwa mereka menjadi penonton dan dari situlah timbul rasa sakit hati dan akibatnya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu stabilitas keamanan.

Tokoh Intelektual Perempuan itu mengharapkan kelompok kedua dan ketiga ini perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan segera sehingga mereka merasa diperhatikan di atas tanahnya sendiri dan hal ini dapat menangkal gangguan keamanan di Kabupaten Intan Jaya.

Asep Supena
Cakratara.com

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Dadan Saladin Dilantik Ketua IPSI Pandeglang 2021-2025.

Published

on

Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang

PANDEGLANG, CAKRATARA – Acara Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (26/10/2021).

Acara pelantikan Dadan Saladin ini, dihadiri oleh Forkompinda, Ketua IPSI Propinsi Banten,. Ketua Harian KONI Kabupaten Pandeglang, Maung Pande, Pencak Silat HS, PSHT, PPSI, Tapak Suci, Satria Muda Indonesia, Jagaraga, Madali Putera, Pagar Nusa, PPSC, dan TTKKDH Banten Indonesia.

Jajaran Pengurus Ikatan Pencasilat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Pandeglang provinsi Banten, agar bisa memotivasi lebih giat lagi untuk mengangkat budaya dan prestasi pencak silat. Hal itu disampaikan Girgiantoro selaku Asisten Daerah (Asda) Sekretariat Daerah (Setda Pemkab Pandeglang yang mewakili Bupati Pandeglang pada acara Pelantikan Ketua IPSI dan Pengurus Kabupaten Pandeglang Periode 2021-2025.

Menurut Girgi, Pandeglang memiliki banyak potensi Pencak Silat dibeberapa paguron yang berprestasi dapat membawa nama baik daerah dikancah nasional.

“Atas nama Pemda mengucapkan selamat kepada Dadan Saladin selaku Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang dan Pengurus yang telah dilantik,” katanya.

Sementara Ketua IPSI Provinsi Banten, Ajat Sudrajat, sebelum melantik pengurus IPSI Kabupaten Pandeglang pada kesempatan itu mengatakan, bahwa saat ini IPSI Pandeglang mengalami kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan prestasi pencak silat dan atlit silat diberbagai event.

“Saya berharap para pengurus bekerja secara maksimal dalam memajukan IPSI sebagai wadah induk dari berbagai paguron di Kabupaten Pandeglang,” harapanya singkat.

Sedangkan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pandeglang, Ferri Hasanudin, dalam sambutannya mengatakan, pengurus IPSI Pandeglang yang telah dilantik harus membangkitkan masa keemasan dalam meraih medali dalam event tingkat provinsi.

“Dengan dukungan semua pihak akan bisa menjadi IPSI berada digaris terdepan meraih prestasi,” kata Ferri Hasanudin mantan Sekda Pandeglang ini.

Red
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Pemprov Banten Pertahankan Status Badan Publik Informatif

Published

on

Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

SERANG, CAKRATARA – Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

Predikat informatif kali ini merupakan kali kedua yang diterima Pemprov Banten sejak tahun lalu. Anugerah diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhtarom secara virtual (Selasa, 26/10/2021).

Menurut Wapres KH Ma’ruf Amin, anugerah keterbukaan informasi publik turut berperan dalam  mengawasi capaian keterbukaan informasi publik serta mengawal akuntabilitas badan publik. Pengelolaan keterbukaan informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik.

“Negara menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi,” tegas Wapres.

“Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia dituntut melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya dalam keterbukaan informasi,” tambahnya.

Diharapkan Wapres, semua badan publik menggelorakan keterbukaan dan akuntabilitas informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam membangun serta mengukuhkan negara dan demokrasi. Menyikapi kritik dengan santun dan baik serta bernorma. Badan publik yang dibiayai oleh negara harus memberikan pelayanan keterbukaan informasi.

Dikatakan pula, agar badan publik dapat terus mengembangkan inovasi baru untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan. Memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk mendiseminasikan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Di tengah pandemi ini, keterbukaan imformasi publik terus mengalami perbaikan.  Hal itu ditunjukkan dengan naiknya partisipasi badan publik dalam monitoring dan evaluasi serta badan publik yang masuk kategori informatif,” ungkap Wapres.

“Badan publik harus memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Mampu menyediakan informasi yang cerdas dan aman di tengah derasnya arus informasi. Keterbukaan informasi turut mendorong dan memperkuat good governance,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana melaporkan, penganugerahan monitoring keterbukaan informasi badan publik salah satunya untuk memotivasi badan publik dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikatakan, pada tahun ini Komisi Informasi Pusat juga menyusun Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dilaporkan pula, pada tahun 2021 sebanyak 337 badan publik mengikuti monitoring dan dan evaluasi. Sebanyak  83 badan publik informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang infromatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Hasil penganugerahan monitoring dan evaluasi sebagai tolak ukur keterbukaan informasi yang pada intinya pada kualifikasi bukan pada nilai peringkat,” ungkap Gede Narayana.

Red
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending