Connect with us

Nusantara

Terungkap, KPM di Desa Munjul Selama Dua Tahun Tak Terima BPNT

Published

on

PANDEGLANG, CAKRATARA – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diduga tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama kurang lebih dua tahun di Desa Munjul, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

“Jangankan bahan pangan untuk program Sembako berupa beras, atau bahan pangan lokal seperti telur, daging ayam, tempe, tahu dan buah-buahan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sampai sekarang tidak pernah melihat dan juga memegangnya,” terang Menah selaku KPM BPNT kepada media, Jum’at (02/04/2021).

Ia juga mengatakan, mengetahui terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai dari saudaranya, tetapi harus mengeluarkan administrasi jika ingin mengambil bahan pangan di e-Warong.

“Informasi saya dapat dari saudara sebagai penerima program BPNT, tetapi Sembako dan juga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak pernah saya terima sampai sekarang,” ungkap Menah.

Dikatakan Menah, e-Warong agen yang ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kecamatan Munjul juga diduga tidak pernah menginformasikan bahwa dirinya mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Setelah mengetahui bahwa dirinya selaku penerima program BPNT, Menah menegaskan sampai saat ini belum menerima dana bantuan. Ia berharap, Kartu Keluarga Sejahtera agar dikembalikan lagi karena bantuan sosial pangan bisa mengurangi
beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin, bantuan sosial pangan tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan. Dengan dasar itu harapannya baik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun hak terdahulu yang tidak saya terima agar dapat diganti sesuai dengan aturan yang sebenarnya,” harap Menah.

Terpisah, Samsiah selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kecamatan Munjul saat diklarifikasi mengatakan baru mengetahuinya dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bahwa bertahun-tahun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dipegang oleh pemiliknya.

“Saya baru mengetahui dari KPM jika ada KKS tidak dipegang penerima bantuan atas nama Menah. Jika memang informasinya seperti itu, maka kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu dan berkordinasi dengan pihak desa Munjul serta e-Warong agen yang ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan di Desa Munjul, tetapi untuk sementara harap bersabar,” jelas Samsiah saat ditemui di kediamannya.

Sementara agen e-Warong dan juga pihak desa belum bisa dikonfirmasi mengenai persoalan hilangnya hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) selama bertahun-tahun di Desa Munjul tersebut hingga berita ini di tayangkan.

Anton (Kasman)
Cakratara.com 2021

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Dadan Saladin Dilantik Ketua IPSI Pandeglang 2021-2025.

Published

on

Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang

PANDEGLANG, CAKRATARA – Acara Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (26/10/2021).

Acara pelantikan Dadan Saladin ini, dihadiri oleh Forkompinda, Ketua IPSI Propinsi Banten,. Ketua Harian KONI Kabupaten Pandeglang, Maung Pande, Pencak Silat HS, PSHT, PPSI, Tapak Suci, Satria Muda Indonesia, Jagaraga, Madali Putera, Pagar Nusa, PPSC, dan TTKKDH Banten Indonesia.

Jajaran Pengurus Ikatan Pencasilat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Pandeglang provinsi Banten, agar bisa memotivasi lebih giat lagi untuk mengangkat budaya dan prestasi pencak silat. Hal itu disampaikan Girgiantoro selaku Asisten Daerah (Asda) Sekretariat Daerah (Setda Pemkab Pandeglang yang mewakili Bupati Pandeglang pada acara Pelantikan Ketua IPSI dan Pengurus Kabupaten Pandeglang Periode 2021-2025.

Menurut Girgi, Pandeglang memiliki banyak potensi Pencak Silat dibeberapa paguron yang berprestasi dapat membawa nama baik daerah dikancah nasional.

“Atas nama Pemda mengucapkan selamat kepada Dadan Saladin selaku Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang dan Pengurus yang telah dilantik,” katanya.

Sementara Ketua IPSI Provinsi Banten, Ajat Sudrajat, sebelum melantik pengurus IPSI Kabupaten Pandeglang pada kesempatan itu mengatakan, bahwa saat ini IPSI Pandeglang mengalami kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan prestasi pencak silat dan atlit silat diberbagai event.

“Saya berharap para pengurus bekerja secara maksimal dalam memajukan IPSI sebagai wadah induk dari berbagai paguron di Kabupaten Pandeglang,” harapanya singkat.

Sedangkan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pandeglang, Ferri Hasanudin, dalam sambutannya mengatakan, pengurus IPSI Pandeglang yang telah dilantik harus membangkitkan masa keemasan dalam meraih medali dalam event tingkat provinsi.

“Dengan dukungan semua pihak akan bisa menjadi IPSI berada digaris terdepan meraih prestasi,” kata Ferri Hasanudin mantan Sekda Pandeglang ini.

Red
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading

Nusantara

Pemprov Banten Pertahankan Status Badan Publik Informatif

Published

on

Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

SERANG, CAKRATARA – Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

Predikat informatif kali ini merupakan kali kedua yang diterima Pemprov Banten sejak tahun lalu. Anugerah diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhtarom secara virtual (Selasa, 26/10/2021).

Menurut Wapres KH Ma’ruf Amin, anugerah keterbukaan informasi publik turut berperan dalam  mengawasi capaian keterbukaan informasi publik serta mengawal akuntabilitas badan publik. Pengelolaan keterbukaan informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik.

“Negara menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi,” tegas Wapres.

“Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia dituntut melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya dalam keterbukaan informasi,” tambahnya.

Diharapkan Wapres, semua badan publik menggelorakan keterbukaan dan akuntabilitas informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam membangun serta mengukuhkan negara dan demokrasi. Menyikapi kritik dengan santun dan baik serta bernorma. Badan publik yang dibiayai oleh negara harus memberikan pelayanan keterbukaan informasi.

Dikatakan pula, agar badan publik dapat terus mengembangkan inovasi baru untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan. Memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk mendiseminasikan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Di tengah pandemi ini, keterbukaan imformasi publik terus mengalami perbaikan.  Hal itu ditunjukkan dengan naiknya partisipasi badan publik dalam monitoring dan evaluasi serta badan publik yang masuk kategori informatif,” ungkap Wapres.

“Badan publik harus memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Mampu menyediakan informasi yang cerdas dan aman di tengah derasnya arus informasi. Keterbukaan informasi turut mendorong dan memperkuat good governance,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana melaporkan, penganugerahan monitoring keterbukaan informasi badan publik salah satunya untuk memotivasi badan publik dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikatakan, pada tahun ini Komisi Informasi Pusat juga menyusun Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dilaporkan pula, pada tahun 2021 sebanyak 337 badan publik mengikuti monitoring dan dan evaluasi. Sebanyak  83 badan publik informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang infromatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Hasil penganugerahan monitoring dan evaluasi sebagai tolak ukur keterbukaan informasi yang pada intinya pada kualifikasi bukan pada nilai peringkat,” ungkap Gede Narayana.

Red
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending