Connect with us

Bisnis dan Ekonomi

Praktisi Hukum: Pengembang Tak Konsisten Izin Lokasi Terancam Dicabut

Published

on

TANGERANG, CAKRATARA – Pakar Hukum Agraria Alwanih mengamati pengembang yang dinilai tidak konsisten melaksanakan izin lokasi yang sudah diberikan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam progress pembangunan dan pembebasan lahannya.

Diketahui sebelumnya, PT Bangun Laksana Persada (BLP) Agung Intiland sebagai pengembang di wilayah pantura yang tengah disorot DPRD Kabupaten Tangerang lantaran diduga tidak mematuhi aturan yang berlaku. Dimana tidak konsisten menjalankan luas 1.650 hektar izin lokasi.

Alwanih mengatakan jika izin lokasi hanya merupakan ploting untuk pengembang melakukan rencana aktivitas komersil. Apabila tidak dijalankan dengan baik maka konsekuensinya penindakan tegas dari pejabat berwenang.

“Izin lokasi kan bagian sifatnya administratif dalam hal peruntukan penataan ruang. Jadi kalau dia (pengembang) tidak bisa melaksanakan itu, harus diberikan evaluasi oleh Bupati/Walikota. Sanksinya bisa penangguhan, pengecilan dan atau pencabutan izin lokasi tersebut,” ujar Alwanih saat berbincang dengan wartawan, Jum’at  (2/4/2021).

“Jika tidak konsisten melaksanakan amanat Izin Lokasi bisa disebut mafia perizinan,” sambungnya.

Praktisi hukum ini pun menyayangkan pratek di lapangan terhadap penerima izin lokasi diduga tidak diimbangi pengawasan yang berkelanjutan. Padahal, kata Alwanih, sudah jelas ketentuan di SK (Surat Keputusan) Izin Lokasi harus meberikan laporan per tiga bulan sampai tiga tahun.

“Itu wajib evaluasi. Kalau tidak ada laporan harusnya pemerintah daerah memberikan sanksi, karena itu melalui kajian yang panjang dari tingkat RT sampai dinas terkait untuk menyerahkan rekomendasi kepada kelapa daerah dan tata guna tanah dari BPN untuk memberikan izin lokasi. Kalau tidak sanggup melakukan kegiatan itu juga tidak berhak mengklaim perolehan hak atas tanah hanya untuk pengembang tersebut,” ucapnya.

“Izin lokasi kan cikal bakal project cita-cita pengembang untuk membangun kawasan sekian hektar. Nanti kan ada konsukeunsi pada tata ruang daerah, apakah nanti ada fasilitas jalan, dan fasilitas umum lainnya yang diberikan kepada pemda melalui pengembang. Kalau tidak berjalan, ada hak Pemda yang hilang potensinya,” papar Alwanih.

Lanjutnya, bahwa izin lokasi yang dimiliki pengembang semua nanti bermua kepada tata ruang yang baik agar tidak berdampak kepada lingkungan yang negatif. Hal tersebut sangat berpengaruh juga pada perencanaan tata ruang wilayah yang disepakati kelapa daerah bersama DPRD.

“Artinya pengembang harus konsisten,” tutur Alwanih

Disisi lain, akdemesi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta Jakarta ini menyebutkan masyarakat berhak menolak atau mengalihkan untuk menjual tanah yang dimiliki kepada pihak lain. Bahkan bisa mengajukan gugatan ke PTUN

“Gak ada masalah. Kan baru sebatas izin lokasi bukan hak keperdataan atau menghilangan hak keperdataan seseorang. Izin lokasi itu sifatnya membangun untuk membeli bukan untuk perolehan hak selagi pengembang lain konsisten. Masyarakat juga berhak mengajukan PTUN terhadap SK Izin Lokasi yang diberikan jika merasa keberatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail membenarkan dua dari satu perusahaan pengembang bernama PT BLP Agung Intiland tengah menjadi sorotan pihaknya.

Kholid menilai pengembang tersebut terkesan tidak konsisten melaksanakan izin lokasi yang sudah diberikan Bupati Tangerang demi tujuan membantu mewujudkan pembangunan daerah.

“Kita harapkan jangan sampai SK Izin Lokasi hanya dibuat jadi bahan yang tanggung melakukan pembangunan,” ujar Kholid saat dikonfirmasi.

Menurut ex Aktivis Lingkungan ini pihak pemerintah daerah tidak salah memberikan kebijakan izin lokasi. Namun, pihak perusahaan tersebut yang tidak menfaatkan dengan baik.

“Kami DPRD meminta Pemda untuk memutuskan secepatnya tidak perlu menunggu masa berlaku SK Izin Lokasi habis. Menimbang butuh kepastian investasi, jika tidak kuat modal untuk dilanjutkan jangan dipaksakan,” ungkapnya.

“Karena dengan begitu akan menghambat investor yang akan masuk melakukan pembangunan dan atau yang sudah berjalan,” tutup Politisi PDI Perjuangan.

Anton Hermawan
Cakratara.com 2021

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Bisnis dan Ekonomi

Dirut Bank Banten Paparkan Konsep Ekonomi Kerakyatan Syariah

Published

on

Tidak terkecuali Dirut Bank Banten, Agus Syabarrudin, memberikan pandangannya terkait ekonomi kerakyatan berbasis syariah

BANTEN, CAKRATARA – Perkembangan ekonomi syariah kian menjadi perhatian di Indonesia. Berbagai institusi dan komunitas di masyarakat semakin menaruh perhatian kepada implementasi ekonomi syariah. Tidak terkecuali Dirut Bank Banten, Agus Syabarrudin, memberikan pandangannya terkait ekonomi kerakyatan berbasis syariah dalam acara bertajuk Bank Banten Goes to Campus yang digelar pada Sabtu (20/11/21).

Pada kesempatan tersebut
Dirut Bank Banten Agus Syabarrudin membawakan presentasi bertajuk ‘Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Konteks Ekonomi Syariah’. Ia menuturkan pentingnya kemitraan dalam implementasi ekonomi syariah. “Untuk dapat menerapkan ekonomi kerakyatan idealnya Pemerintah dan Bank Banten harus merajut sinergi dalam mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun daerah dengan layanan yang saya sebut ‘Ekonomi Kemitraan Bersama’. Adapun fokusnya mencakup ketahanan pangan, distribusi, utilitas dan desa wisata.”

Agus juga menekankan pentingnya peran mitra wali amanah dalam penerapan ekonomi syariah. “Dalam ekonomi syariah, Mitra Wali Amanah memiliki peran penting. Kewajibannya antara lain menyalurkan dana investasi dari Mitra Pemodal ke Mitra Ahli serta melaksanakan tugas arranger. Sementara Mitra Wali Amanah berhak untuk mendapatkan hak bagi hasil sesuai dengan kesepakatan mitra ahli dan mitra pemodal atas jasanya sebagai arranger.”

Perkembangan ekonomi syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ekonomi di Banten dapat terpulihkan pasca dihantam pandemi Covid-19.

Bank Banten terus berupaya menjadi Bank kebanggaan masyarakat Banten. Berbagai langkah strategis untuk melakukan transformasi digital dilakukan oleh perseroan untuk menghadirkan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Harapannya, Bank Banten bisa meraih cita-cita untuk kian meraih kepercayaan masyarakat.

Herdi
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

DPRD: Pertumbuhan Bank Banten Tergantung Pada Pemindahan Kasda

Published

on

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyebut salah satu unsur pertumbuhan Bank Bantenbergantung pada pemindahan Kas Daerah

BANTEN, CAKRATARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyebut salah satu unsur pertumbuhan Bank Banten bergantung pada pemindahan Kas Daerah (Kasda) delapan Kota/Kabupaten.

Anggota DPRD Provinsi Banten Martua Nainggolan mengatakan, ada harapan besar terhadap tumbuh dan berkembangnya Bank Banten. Menurutnya, semangat itu harus didukung oleh setiap Kabupaten/Kota yang kini menitipkan Kasdanya di Bank Jabar Banten (BJB).

“Pertumbuhan Bank Banten itu masih bisa sama-sama kita lakukan. Tapi itu semua juga tergantung pada Kabupaten atau Kota mau atau tidak memindahkan Kasdanya ke Bank Banten ini,” kata Martua kepada awak media, Rabu (3/11/2021).

Anggota DPRD Komisi III itu melanjutkan, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten tidak perlu ragu terhadap kondisi Bank Banten. Saat ini, kata Martua, status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bank Banten sudah dicabut.

“Jadi apalagi yang membuat kita ragu dan menahan perpindahan Kasda dari BJB ke Bank Banten. Ini semua harus dilakukan untuk Banten yang berkemajuan,” ucap Martua.

Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin, menyampaikan saat ini pihaknya baru saja menyelesaikan sejumlah tahapan korporasi rights issue pada Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII pada Oktober lalu.

Dari PUT VII itu, kata Agus, Bank Banten meraih pendanaan publik sebesar Rp. 618 miliar dari 8 miliar saham yang baru terserap.

“”Perolehan dana publik pada PUT VII naik 92,8% dibanding perolehan dana pada PUT VI lalu. Ini membuktikan kenaikan pendanaan ini merupakan bentuk nyata kepercayaan investor terhadap Bank Banten untuk terus memacu kinerja perseroan agar dapat meraih laba dan memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi Banten,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa 2 November 2021.

Red
Cakratara

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications