Connect with us

Nusantara

PKBM Harapan Bangsa Banjarsari Selenggarakan UPK Paket C SMA

Published

on

LEBAK, CAKRATARA – Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) Harapan Bangsa Kecamatan Banjarsari menyelenggarakan kegiatan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket C setara SMA program studi IPS pada tingkat satuan pendidikannya dalam mengukur tingkat kompetensi bertempat di Sekretariat PKBM Harapan Bangsa di Jalan Raya Saketi-Malingping KM. 20 Kp. Pilar RT/RW 05/02 Desa Curuji Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Jum’at (02/04/2021).

Kepala PKBM Harapan Bangsa, Herdi Sudrajat mengatakan, bahwa kegiatan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket C ini diikuti oleh 66 orang peserta dari berbagai kalangan dengan latar belakang usia, pekerjaan yang bervariasi serta alamat peserta didik yang  berbeda-beda.

“Alhamdulillah pelaksanaan UPK Paket C di PKBM Harapan Bangsa pada hari pertama ini berjalan dengan lancar dengan tetap mengedepankan standar Protokol Kesehatan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Herdi.

Dikatakan Herdi, pelaksanaan kegiatan Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket C ini akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak selama tiga hari mulai tanggal 02 April sampai dengan 04 April 2021, yang mana hari Jum’at ini merupakan hari pertama untuk pelaksanaan UPK Paket C di PKBM Harapan Bangsa.

“Antusias peserta yang mengikuti UPK Paket C di PKBM Harapan Bangsa sangat baik, hal ini terbukti dengan tingkat kehadiran mereka dalam ujian tersebut. Mudah-mudahan sampai dengan hari terakhir tidak ada halangan,” ujat Herdi.

Lebih lanjut, Herdi menjelaskan pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket C di PKBM Harapan Bangsa ini semoga terselenggara dengan baik sesuai dengan POS UPK (Prosedur Standar Operasional UPK) sebagai indikator ketercapaian kompetensi peserta didik dalam kelulusannya nanti.

“Saya berharap kelak peserta didik ini lulus mereka dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, serta dapat bekerja sesuai dengan harapan mereka sehingga dapat mengejar ketertinggalan terutama dalam bidang pendidikan,” tutup Herdi.

Suarna
Cakratara.com 2021

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Nusantara

Dadan Saladin Dilantik Ketua IPSI Pandeglang 2021-2025.

Published

on

Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang

PANDEGLANG, CAKRATARA – Acara Pelantikan Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang Dadan Saladin berjalan dengan lancar , pengukuhan di gelar di Pendopo Bupati Pandeglang, Selasa (26/10/2021).

Acara pelantikan Dadan Saladin ini, dihadiri oleh Forkompinda, Ketua IPSI Propinsi Banten,. Ketua Harian KONI Kabupaten Pandeglang, Maung Pande, Pencak Silat HS, PSHT, PPSI, Tapak Suci, Satria Muda Indonesia, Jagaraga, Madali Putera, Pagar Nusa, PPSC, dan TTKKDH Banten Indonesia.

Jajaran Pengurus Ikatan Pencasilat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Pandeglang provinsi Banten, agar bisa memotivasi lebih giat lagi untuk mengangkat budaya dan prestasi pencak silat. Hal itu disampaikan Girgiantoro selaku Asisten Daerah (Asda) Sekretariat Daerah (Setda Pemkab Pandeglang yang mewakili Bupati Pandeglang pada acara Pelantikan Ketua IPSI dan Pengurus Kabupaten Pandeglang Periode 2021-2025.

Menurut Girgi, Pandeglang memiliki banyak potensi Pencak Silat dibeberapa paguron yang berprestasi dapat membawa nama baik daerah dikancah nasional.

“Atas nama Pemda mengucapkan selamat kepada Dadan Saladin selaku Ketua IPSI Kabupaten Pandeglang dan Pengurus yang telah dilantik,” katanya.

Sementara Ketua IPSI Provinsi Banten, Ajat Sudrajat, sebelum melantik pengurus IPSI Kabupaten Pandeglang pada kesempatan itu mengatakan, bahwa saat ini IPSI Pandeglang mengalami kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan prestasi pencak silat dan atlit silat diberbagai event.

“Saya berharap para pengurus bekerja secara maksimal dalam memajukan IPSI sebagai wadah induk dari berbagai paguron di Kabupaten Pandeglang,” harapanya singkat.

Sedangkan Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pandeglang, Ferri Hasanudin, dalam sambutannya mengatakan, pengurus IPSI Pandeglang yang telah dilantik harus membangkitkan masa keemasan dalam meraih medali dalam event tingkat provinsi.

“Dengan dukungan semua pihak akan bisa menjadi IPSI berada digaris terdepan meraih prestasi,” kata Ferri Hasanudin mantan Sekda Pandeglang ini.

Red
Cakratara

Continue Reading

Nusantara

Pemprov Banten Pertahankan Status Badan Publik Informatif

Published

on

Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

SERANG, CAKRATARA – Pemprov Banten mempertahankan status sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat).

Predikat informatif kali ini merupakan kali kedua yang diterima Pemprov Banten sejak tahun lalu. Anugerah diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin diterima oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhtarom secara virtual (Selasa, 26/10/2021).

Menurut Wapres KH Ma’ruf Amin, anugerah keterbukaan informasi publik turut berperan dalam  mengawasi capaian keterbukaan informasi publik serta mengawal akuntabilitas badan publik. Pengelolaan keterbukaan informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik.

“Negara menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi,” tegas Wapres.

“Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, Indonesia dituntut melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya dalam keterbukaan informasi,” tambahnya.

Diharapkan Wapres, semua badan publik menggelorakan keterbukaan dan akuntabilitas informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam membangun serta mengukuhkan negara dan demokrasi. Menyikapi kritik dengan santun dan baik serta bernorma. Badan publik yang dibiayai oleh negara harus memberikan pelayanan keterbukaan informasi.

Dikatakan pula, agar badan publik dapat terus mengembangkan inovasi baru untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan. Memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk mendiseminasikan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Di tengah pandemi ini, keterbukaan imformasi publik terus mengalami perbaikan.  Hal itu ditunjukkan dengan naiknya partisipasi badan publik dalam monitoring dan evaluasi serta badan publik yang masuk kategori informatif,” ungkap Wapres.

“Badan publik harus memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Mampu menyediakan informasi yang cerdas dan aman di tengah derasnya arus informasi. Keterbukaan informasi turut mendorong dan memperkuat good governance,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana melaporkan, penganugerahan monitoring keterbukaan informasi badan publik salah satunya untuk memotivasi badan publik dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dikatakan, pada tahun ini Komisi Informasi Pusat juga menyusun Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dilaporkan pula, pada tahun 2021 sebanyak 337 badan publik mengikuti monitoring dan dan evaluasi. Sebanyak  83 badan publik informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang infromatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Hasil penganugerahan monitoring dan evaluasi sebagai tolak ukur keterbukaan informasi yang pada intinya pada kualifikasi bukan pada nilai peringkat,” ungkap Gede Narayana.

Red
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending