Connect with us

Politik

Anggota Komisi VII DPR Prihatin Musibah Kebakaran Kilang Balongan

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Cakratara)

JAKARTA, CAKRATARA – Politisi PKS yang juga Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto prihatin atas kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kilang Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Senin (29/3/2021).

“Hal paling utama yang perlu dilakukan Pertamina saat ini segera memadamkan kebakaran dan menyelamatkan aset yang tidak terdampak,” kata Politisi PKS Mulyanto.

Menurutnya, insiden ini perlu segera diatasi agar tidak membahayakan masyarakat sekitar kilang dan berdampak pada pasokan BBM di beberapa wilayah.

“Sebaiknya Pertamina segera mengevaluasi pelaksanaan sistem keamanan kerja di semua instalasi penting agar kejadian buruk ini tidak terjadi lagi,” kata Mulyanto.

Politisi PKS, Mulyanto juga meminta Pertamina mengantisipasi kelangkaan BBM di beberapa wilayah yang selama ini dipasok oleh Kilang RU IV Balongan. Hal ini, kata dia, perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.

“Selama ini Kilang Balongan diketahui sebagai pemasok BBM untuk wilayah strategis nasional seperti wilayah DKI dan sekitarnya,” terang Mulyanto.

Untuk itu, kata dia, Pertamina perlu mengerahkan pasokan BBM dari sumber lain agar kegiatan masyarakat dan industri di wilayah strategis tidak terganggu.

“Pertamina harus bekerja secara profesional,” tutup Mulyanto.

(Red/Jo)
Cakratara.com 2021

Redaksi Cakratara.com melayani HAK JAWAB, dan HAK KOREKSI, apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Politik

Reses Anggota DPRD Fraksi Demokrat Tampung Aspirasi Masyarakat

Published

on

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang melasanakan kegiatan reses untuk menampung aspirasi masyarakat

PANDEGLANG, CAKRATARA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang melasanakan kegiatan reses untuk menampung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kecamatan Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Cibitung, Cigelis, Sobang, dan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (8/7/21).

Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Komisi 4 Fraksi Partai Demokrat, H. Rain Fachrudin SE sesuai jadwal reses tahun 2021 dari tanggal 05 Juli 2021 hingga hari ini tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid19 guna mencegah terjadinya cluster baru.

“Agenda reses Saya sebagai wakil rakyat untuk hari ini sesuai jadwal di Kecamatan Sumur Pandeglang agar bisa mendengarkan usulan audiensi Kader Partai, simpatisan partai dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan Dapil untuk menampung keluhan masyarakat yang menganggap Saya putra terbaik mewakili masyarakat,” ucap H. Rain.

Dikatakan H. Rain, dalam reses masyarakat mengeluhkan tentang akses jalan kabupaten yang masih tertinggal belum mengalami peningkatan. Masyarakat berharap segera diusulkan untuk meningkatkan perekonomian. Dia juga mengatakan, bahwa masyarakat Pandeglang Selatan SDA dan SDM sangat potensial untuk digali.

Pada kesempatan itu, H Rain juga menyampaikan apresiasi dari Bupati Pandeglang kepada masyarakat Pandeglang Selatan yang telah percaya untuk memimpin kembali di Kabupaten Pandeglang.

“Insya Allah Ibu Bupati akan memperjuangkan dan akan membangun Pandeglang sesuai dengan visi misi saat Pilkada. Ibu Bupati dan Wakil juga mohon doa agar Pandeglang ke depan bisa lebih baik,” ucap H Rain menyampaikan pesan.

“Semua usulan kami tampung akan dirapatkan di komisi dan fraksi untuk digodog dalam Paripurna. Namun untuk diketahui bersama bahwa APBD tahun Ini banyak pemangkasan untuk penghentian mata rantai virus Covid-19. Usulan dari masyarakat bukan tidak kami perhatikan, akan tetapi melihat skala prioritas untuk kepentingan masyarakat akan disesuaikan dengan anggaran yang ada,” tutup Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, H. Rain.

Samsuni
Cakratara

Continue Reading

Politik

Anggota DPRD Minta Wartawan Awasi Pembangunan dan OPD

Published

on

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, meminta agar wartawan turut serta mengawasi jalannya pembangunan

LEBAK, CAKRATARA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Agus Ider Alamsyah meminta agar wartawan turut serta mengawasi jalannya pembangunan di Kabupaten Lebak.

“Permintaan ini sangatlah beralasan, mengingat wartawan adalah bagian dari pada pilar ke empat dalam demokrasi,” kata Agus kepada awak media dalam kunjungannya ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak, Sabtu (26/06/2021).

Dikatakan Agus, pengawasan yang dilakukan oleh wartawan tersebut harus bersifat objektif. Hal tersebut mutlak dilakukan karena bidang yang diawasi oleh pers tidak terbatas, mulai dari kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Sebagai pilar ke empat dalam demokrasi pers juga harus mengawasi jalannya pembangunan. Saya mengharapkan pengawasan yang dilakukan harus objektif, bahkan cakupan pengawasan yang dilakukan pers sangat luas, baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ujarnya.

Agus yang berada di komisi IV ini meneruskan, bahwa pers di Lebak juga dapat melakukan pengawasan di organisasi perangkat daerah (OPD) yang ia tangani, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Dinas Perhubungan, Bina Marga, Unit Layanan Pelelangan. Bahkan bila diperlukan, DPRD Lebak juga harus diawasi.

“Saya berada di Komisi lV mengawasi beberapa OPD. Silakan teman teman pers awasi OPD yang berada dalam penanganan kami. Jika perlu, kami juga harus diawasi oleh teman teman,” kata Agus.

Sementara itu, Sekrertaris PWI Kabupaten Lebak, Ra. Sudrajat menyambut baik ajakan dari anggota DPRD dari Fraksi PDIP tersebut. Kata dia, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran pers memberikan dampak begitu luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Karena melalui pers masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi atau peristiwa yang terjadi.

Lantaran, lanjut Ra Sudrajat, menurut Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pers adalah wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnaistik. Kegiatan jurnaistik sendiri merupakan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan berbagai jenis saluran media yang tersedia.

Sehingga, pers tidak mungkin dan tidak diperbolehkan menyebarkan berita hoaks. Begitupun jika dikaitkan dengan pengawasan yang akan dituangkan dalam pemberitaan, pers selalu mengedepankan kode etik jurnalistik.

“Kita sepakat perlunya pengawasan dalam semua jenis kegiatan pembangunan di Kabupaten Lebak. Tentu saja kami yang tergabung dalam organisasi PWI ini akan menuangkannya dalam karya karya jurnalistik yang berpedoman kepada kode etik jurnalistik,” tutup Ra Sudrajat.

Anton Hermawan
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications