Connect with us

TNI-Polri

Kasum TNI: Rakornis Hukum Tingkatkan Sinergitas Pemangku Kepentingan

Published

on

JAKARTA, CAKRATARA – Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakornis Hukum) meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan bidang hukum (para penyidik polisi militer, para oditur penuntut, para hakim militer, dan para pembina pemasyarakatan militer) untuk saling bekerja sama dan bersinergi dalam setiap proses penegakan hukum dan keadilan terhadap permasalahan hukum yang ada secara cepat, sederhana, dan efisien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal tersebut disampaikan Kasum TNI Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., pada acara Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakornis Hukum) TNI TA 2021, yang diikuti 45 peserta tatap muka dan 145 peserta melalui virtual di jajaran Hukum Kotama TNI dan Angkatan se-Indonesia, bertempat di Aula Gatot Soebroto Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/3/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI mengingatkan bahwa segala hukum dan ketentuan perundangan-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan tugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai hukum militer.

“Seluruh anggota militer adalah yustisiabel atau tunduk pada badan peradilan militer, sehingga penegakan hukum terhadap prajurit TNI tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum disiplin militer dan aspek peradilan militer,” ujarnya.

Kasum TNI menjelaskan bahwa perkembangan spektrum Operasi TNI semakin berkembang dan meluas dihadapkan pada spektrum ancaman dan permasalahan bangsa yang kian kompleks dengan adanya kemajuan teknologi dan perkembangan ancaman yang ada saat ini, membawa pengaruh pada penggunaan kekuatan TNI melalui OMP maupun OMSP yang semakin modern. Dimana operasi yang dilaksanakan merupakan kombinasi antara operasi kinetik dan nonkinetik. Bentuk-bentuk operasi yang ada membutuhkan landasan hukum yang kuat sehingga absah dari aspek hukum.

“Hal ini menuntut kesiapan para Perwira Hukum TNI untuk mampu memberikan saran hukum yang benar dan tepat kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan,” katanya.

Lebih lanjut Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan bahwa peran Perwira Hukum menjadi semakin penting dan strategis karena harus mengetahui, mengerti dan memahami peraturan dan penerapan hukum yang tepat dalam setiap Operasi TNI.

“Ketepatan ini akan menjadi perisai untuk mengalahkan ancaman dan lawan yang mengganggu stabilitas nasional dan membahayakan kepentingan nasional,” ucapnya.

Pada Rakornis Hukum TNI TA 2021 mengusung tema “Melalui Peningkatan Koordinasi, Komunikasi dan Kolaborasi Pembinaan Hukum Militer yang Adaptif dan Inovatif, Kita Wujudkan Prajurit TNI yang Taat Hukum”.

“Tema ini saya nilai sangat tepat dihadapkan pada tugas seluruh pemangku kepentingan fungsi pembinaan hukum yang semakin dinamis dan kompleks dalam mewujudkan prajurit TNI yang memiliki disiplin tinggi, taat kepada hukum, militan, loyal, dan professional,” tutup Kasum TNI.

Asep Supena
Cakratara.com 2021

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

TNI-Polri

8 Remaja Tawuran Diamankan Polsek Kembangan

Published

on

Petugas kepolisian dari Polsek Kembangan Jakarta Barat menangkap sekitar 8 remaja yang terlibat aksi tawuran Jalan Kembangan Utara

JAKARTA, CAKRATARA – Petugas kepolisian dari Polsek Kembangan Jakarta Barat menangkap sekitar 8 remaja yang terlibat aksi tawuran Jalan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta barat pada Senin (4/10).

Tawuran remaja di Kembangan Utara diketahui adanya laporan dari warga jika ada seorang pelajar MF (18) terkena luka bacok.

Kejadian tawuran tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB saat jam pulang sekolah. Polisi menangkap 8 remaja berinisial RS alias A (18), MFR alias O (16), RS alias J (18), RD alias P (19), HA (16), MDA (17), MR (18) dan MJS (19).

“Jadi dapat laporan dia (korban) di puskesmas dalam keadaan terluka parah kebacok. TKP-nya ini di Jalan Kembangan Utara itu pecahnya tawuran. Kondisi korban mengalami luka di kepala, di punggung juga di kaki,” kata Kapolsek Kembangan Kompol H Khoiri dalam konferensi pers, Senin (25/10/2021).

Sementara Kanit Reskrim Polsek Kembangan AKP Ferdo Alfianto mengatakan dari keenam pelaku tersebut memiliki peran masing-masing yang berbeda.

“Pelaku utama RS alias A (18) yang melakukan pembacokan kepada korban. MFR alias O (16) perannya menabrakkan motor kepada korban tepatnya melindas kepala. Kalau dilihat korban ada luka di kepala, itu luka akibat pelaku ini,” ungkap Ferdo.

Pelaku selanjutnya berinisial RS alias J dan RD alias P mereka berdua menyediakan senjata tajam untuk RS dan MFR. Pelaku lainnya berinisial HA dan MDA ketauan memiliki senjata tajam tanpa izin.

“Kedua pelaku MR (18) dan MJS (19) juga ketauan memiliki senjata tak berizin,” jelas Ferdo.

Ferdo mengatakan jika tawuran tersebut bermula dari ajakan di media sosial. Kedua kelompok pelajar tersebut melakukan tawuran dikarenakan adu gengsi satu sama lain.

“Adu gengsi saja. Berawal medsos, saling sahut adu kekuatan. Kemudian momen PTM dimanfaatkan oleh mereka,” ujar Ferdo.

“Ini sangat miris mendengar kabar ini. Ini pembelajaran bagi kita mengingat PPKM level 2 sekolah mulai tatap muka, maka pihak kepolisian khusunya Kembangan berpesan ke orangtua dan sekolah untuk mengawasi para pelajar dan anak didik agar terhindar dari tawuran. Sehingga tidak ada korban jiwa,” tuturnya.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita enam buah sajam berjenis celurit dan enam unit sepeda motor.

Atas perbuatan kedelapan pelaku tersebut, polisi menerapkan pasal yang berbeda-beda. Ini dikarenakan kategori kejahatan yang mereka perbuat tidak sama.

“Pelaku berinisial RS alias A, MFR alias O, RS alias J dan RD alias P dikenakan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan terancam maksimal hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan HA, MDA, MR dan MJS dikenakan UU Darurat Pasal 2 dikarenakan memiliki senjata tak berizin dan terancam maksimal hukuman 10 tahun penjara,” tutupnya.

Achmad Sulaiman (Eman)
Cakratara

Continue Reading

TNI-Polri

Dirpamobvit Polda Banten Wakili Kapolda Hadiri Pembukaan SKPP

Published

on

Dirpamobvit Polda Banten AKBP Edy Sumardi mewakili Kapolda Banten dalam acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

SERANG, CAKRATARA – Dirpamobvit Polda Banten AKBP Edy Sumardi mewakili Kapolda Banten dalam acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Banten di Ballroom Krakatau 6 The Royale Krakatau Jalan KH. Marzuki nomor 26, Kebon Dalem, Kota Cilegon, Senin (25/10/21).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Daerah 1 Provinsi Banten Drs. Septo Kalnadi, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didi M Sudi beserta jajaran, Para Unsur Forkopimda Provinsi Banten, Ketua KPU Provinsi Banten dan 20 peserta SKPP.

Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho melalui Dirpamobvit Polda Banten mengatakan program yang diadakan oleh Bawaslu merupakan program unggulan serta program prioritas Presiden Jokowi.

“Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan program yang sangat positif, semoga dengan diadakannya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu,” kata Edy.

“Demi terwujudnya pemilu yang berintegritas, bermartabat dan berkualitas, masyarakat harus dilibatkan, karena kami Polda Banten, Bawaslu, TNI dan instansi terkait tidak dapat bekerja sendiri. Dengan adanya kegiatan ini kami berharap nantinya masyarakat bisa tahu apa yang harus dilakukan dalam mengawal pesta demokrasi,” imbuh Edy Sumardi.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi dalam sambutanya mengucapkan terimakasih kepada instansi terkait yang telah mendukung kegiatan SKPP dan harapan kedepan dengan diadakannya kegiatan SKPP dapat menghasilkan kader-kader yang bisa membawa perubahan baru.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu baik dari Pemerintahan Provinsi Banten, Polda Banten, Korem 064/MY dan instansi lainnya, karena telah mendukung kami Bawaslu dalam program SKPP,” ucapnya.

“Harapan kami kedepannya dengan diadakannya kegiatan SKPP hari ini dapat meningkatkan partisipatif pengawas pemilu dan melahirkan kader-kader baru yang bisa membawa informasi dan juga perubahan khususnya dalam pengawasan pemilu,” tutup Didih M Sudi.

Anton Hermawan
Cakratara

Continue Reading

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications