Connect with us

Bisnis dan Ekonomi

Samboja Uton Witono Menilai Kehadiran PT Suda Miskin Kurangi Pengangguran

Published

on

LEBAK, CAKRATARA – Wakil Ketua Lembaga Investigasi Negara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten Samboja Uton Witono menilai kehadiran PT Suda Miskin di Kecamatan Panggarangan akan dapat menaikan roda perekonomian dan akan mengurangi angka pengangguran di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

“Saya selaku Wakil Ketua Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Banten akan mendukung penuh kehadiran PT Suda Miskin yang meliputi beberapa Desa di Kecamatan Panggarngan, yakni Desa Cibarengkok, Desa Gunung Gede, Desa Sogong, Desa Cimandiri Kecamatan Panggarngan, dan Desa Mekarsari Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten,” kata Samboja kepada wartawan di kediamannya, Rabu (23/3/21).

Dikatakan Samboja, kehadiran perusahaan PT Suda Miskin di Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Cihara akan mengurangi pengangguran terhadap masyarakat setempat.

Menurut Samboja, yang  juga sebagai Wakil Ketua  BPPKB Banten DPD  Provinsi Banten,  adanya  perusahaan PT Suda Miskin yang akan bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan itu tentunya akan membantu masyarakat  untuk mengurangi pengangguran di Kecamatan Panggarangan dan Kecamatan Cihara.

“Selama ini setiap kali PT Suda Miskin  melakukan sosialisasi di setiap Desa. General Meneger PT Suda Miskin  Wawan Ridwan S.E, selalu menyampaikan bahwa perusahaan PT Suda Miskin akan selalu bersenergi dengan semua pihak, mulai dari Muspika Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rekan-rekan  media, Tokoh Masyarakat (Tokmas), dan semua elemen masyarakat,” terang  Samboja.

PT Suda Miskin sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Panggarngan dan Kecamatan Cihara, di bidang sosial seperti memberikan sumbangan buat merenovasi Masjid, Mushola, Majlis ta’lim,  korban kebakaran, dan  anak yatim, jompo, Ormas, dan lainnya.

Menurutnya, selain ke depan  bisa  meningkatkan perekonomian, masyarakat juga bisa bekerja di perusahaan tersebut. Karena itu, kata dia, yang disampaikan oleh PT Suda Miskin akan merekrut tenaga kerja  asli pribumi dan putra daerah khususnya di Kecamatan Panggarngan.

PT Suda Miskin selain bergerak di bidang tambang,  ada juga di bidang lain seperti bidang perkebunan, dan itu sudah  mulai dilakukan dari awal Januari 2021 di  Desa Cibarengkok sekitar 7 Ha tepatnya di Kampung Simpati Desa Cibarengkok.

“Menurut saya itu merupakan salah satu percontohan di wilayah yang lain, dan itu akan bisa memberdayakan masyarakat lokal di bidang perkebunan,” kata Samboja.

Di tempat terpisah, Saptuha (55), Tokoh Masyarakat Kampung Patat Desa Sogong mengatakan, bahwa lahannya terkena patok  tanda batas titik kordinat dari Dinas ESDM Provinsi  Banten.

“Sebelumnya saya juga  belum paham dengan rencana  adanya pematokan tanda batas titik kordinat dari Dinas ESDM. Tapi Setelah diberi penjelasan oleh pihak ESDM Provinsi tentang adanya pematokan tanda batas titik kordinat tersebut akhirnya  saya pun memahami bahwa pematokan tanda batas titik kordinat tersebut hanya sebagai ciri/tanda saja. Saya pribadi mendukung dan juga tidak keberatan selama PT Suda Miskin tidak merugikan kepada kami,” kata Saptuha, Rabu (23/3/2021).

Sementara itu, Ketua BPPKB Banten DPAC Kecamatan Cihara  Dede Cuing mengapresiasi PT Suda Miskin yang banyak memberikan bantuan untuk keperluan umum dalam bentuk kepedulian sosial.

“Saya selaku ketua BPPKB Banten DPAC Kecamatan Cihara siap untuk memberikan dukungan dan akan bersenergi dengan pihak perusahaan PT Suda Miskin yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan yang berkantor di Desa Cibarengkok Kecamatan Panggarngan ini,” kata Dede Cuing.

“Semoga setelah berjalan nanti, bisa melibatkan  masyarakat setempat dan putra daerah  dalam perekrutan tenaga kerjanya,” harap Dede Cuing.

General Manager PT Suda Miskin Wawan Ridwan S.E, saat dikonfirmasi terkait adanya pematokan tanda batas, W. Ridwan mengatakan, bahwa patok itu hanya ciri/tanda batas titik kordinat saja, dan kalaupun ditolak oleh masyarakat itu juga tidak apa-apa.

Adapun pro dan kontra, kata Ridwan, Itu juga hal yang wajar. Ia akan menjelaskan kalau pematokan tanda batas titik kordinat tersebut itu kewenangan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi  Banten).

“Patok itu hanya  garis titik  kordinat saja, sekalipun ada penolakan tentang garis titik kordinat yang sudah ditetapkan oleh Dinas ESDM, silahkan buatlah surat penolakan ke Dinas ESDM, tidak harus ke PT.Suda Miskin. Karena itu tahapannya sudah jelas sejak sosialisasi di bulan September tahun 2020,” tutup Wawan Ridwan.

Asep D Mulyadi
Cakratara.com 2021

Redaksi Cakratara.com melayani Hak Jawab, dan Hak Koreksi apabila ada keberatan atau ketidakpuasan dengan pemberitaan kami dan menjadi sengketa.

Bisnis dan Ekonomi

Dirut Bank Banten Paparkan Konsep Ekonomi Kerakyatan Syariah

Published

on

Tidak terkecuali Dirut Bank Banten, Agus Syabarrudin, memberikan pandangannya terkait ekonomi kerakyatan berbasis syariah

BANTEN, CAKRATARA – Perkembangan ekonomi syariah kian menjadi perhatian di Indonesia. Berbagai institusi dan komunitas di masyarakat semakin menaruh perhatian kepada implementasi ekonomi syariah. Tidak terkecuali Dirut Bank Banten, Agus Syabarrudin, memberikan pandangannya terkait ekonomi kerakyatan berbasis syariah dalam acara bertajuk Bank Banten Goes to Campus yang digelar pada Sabtu (20/11/21).

Pada kesempatan tersebut
Dirut Bank Banten Agus Syabarrudin membawakan presentasi bertajuk ‘Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Konteks Ekonomi Syariah’. Ia menuturkan pentingnya kemitraan dalam implementasi ekonomi syariah. “Untuk dapat menerapkan ekonomi kerakyatan idealnya Pemerintah dan Bank Banten harus merajut sinergi dalam mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun daerah dengan layanan yang saya sebut ‘Ekonomi Kemitraan Bersama’. Adapun fokusnya mencakup ketahanan pangan, distribusi, utilitas dan desa wisata.”

Agus juga menekankan pentingnya peran mitra wali amanah dalam penerapan ekonomi syariah. “Dalam ekonomi syariah, Mitra Wali Amanah memiliki peran penting. Kewajibannya antara lain menyalurkan dana investasi dari Mitra Pemodal ke Mitra Ahli serta melaksanakan tugas arranger. Sementara Mitra Wali Amanah berhak untuk mendapatkan hak bagi hasil sesuai dengan kesepakatan mitra ahli dan mitra pemodal atas jasanya sebagai arranger.”

Perkembangan ekonomi syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ekonomi di Banten dapat terpulihkan pasca dihantam pandemi Covid-19.

Bank Banten terus berupaya menjadi Bank kebanggaan masyarakat Banten. Berbagai langkah strategis untuk melakukan transformasi digital dilakukan oleh perseroan untuk menghadirkan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Harapannya, Bank Banten bisa meraih cita-cita untuk kian meraih kepercayaan masyarakat.

Herdi
Cakratara

Continue Reading

Bisnis dan Ekonomi

DPRD: Pertumbuhan Bank Banten Tergantung Pada Pemindahan Kasda

Published

on

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyebut salah satu unsur pertumbuhan Bank Bantenbergantung pada pemindahan Kas Daerah

BANTEN, CAKRATARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyebut salah satu unsur pertumbuhan Bank Banten bergantung pada pemindahan Kas Daerah (Kasda) delapan Kota/Kabupaten.

Anggota DPRD Provinsi Banten Martua Nainggolan mengatakan, ada harapan besar terhadap tumbuh dan berkembangnya Bank Banten. Menurutnya, semangat itu harus didukung oleh setiap Kabupaten/Kota yang kini menitipkan Kasdanya di Bank Jabar Banten (BJB).

“Pertumbuhan Bank Banten itu masih bisa sama-sama kita lakukan. Tapi itu semua juga tergantung pada Kabupaten atau Kota mau atau tidak memindahkan Kasdanya ke Bank Banten ini,” kata Martua kepada awak media, Rabu (3/11/2021).

Anggota DPRD Komisi III itu melanjutkan, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten tidak perlu ragu terhadap kondisi Bank Banten. Saat ini, kata Martua, status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bank Banten sudah dicabut.

“Jadi apalagi yang membuat kita ragu dan menahan perpindahan Kasda dari BJB ke Bank Banten. Ini semua harus dilakukan untuk Banten yang berkemajuan,” ucap Martua.

Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin, menyampaikan saat ini pihaknya baru saja menyelesaikan sejumlah tahapan korporasi rights issue pada Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII pada Oktober lalu.

Dari PUT VII itu, kata Agus, Bank Banten meraih pendanaan publik sebesar Rp. 618 miliar dari 8 miliar saham yang baru terserap.

“”Perolehan dana publik pada PUT VII naik 92,8% dibanding perolehan dana pada PUT VI lalu. Ini membuktikan kenaikan pendanaan ini merupakan bentuk nyata kepercayaan investor terhadap Bank Banten untuk terus memacu kinerja perseroan agar dapat meraih laba dan memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi Banten,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa 2 November 2021.

Red
Cakratara

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Trending

Cakratara.com Klik allow notifications untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications